KPP Pratama Banda Aceh Berikan Penghargaan kepada Tiga Kategori Wajib Pajak

oleh

BANDA ACEH, medialatahzan com -Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh melaksanakan kegiatan tax gathering tahun 2024 dengan tema “Ta Bayeue Pajak, Ta Peumakmue Nanggroe”, Selasa tanggal 7 Mei 2024 di Aula Lantai 5 Gedung D Gedung Keuangan Negara Banda Aceh.

Sebanyak 51 Wajib Pajak menghadiri acara ini, Satuan Kerja APBN dan APBA, baik Pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Kota.

Turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Aceh, Azwardi dan Pj Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Wahyudi.

Tax gathering dirangkai dengan halal bihalal ini untuk meningkatkan sinergi dengan Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan sebagai bentuk apresiasi terhadap wajib
pajak dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi.

Sektor penerimaan pajak terbesar
pada KPP Pratama Banda Aceh berasal dari administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, yaitu sebesar 62% dari target penerimaan.

Untuk itu KPP Pratama Banda Aceh terus
berupaya menjalin sinergi yang lebih baik dengan semua pihak khususnya Wajib Pajak
Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk apresiasi kepada Wajib Pajak Instansi Pemerintah, KPP Pratama Banda
Aceh menyampaikan penghargaan kepada Instansi Pemerintah dalam 3 kategori yaitu :
Kepatuhan Bayar dan Lapor Terbaik, Tarif Efektif Rasio Terbaik, dan Mitra Kerja Data ILAP Terbaik. Apresiasi penghargaan diberikan kepada Wajib Pajak sebagai berikut :

I. Kategori Kepatuhan Bayar dan Lapor Terbaik, untuk Pemerintah Kota Banda Aceh
diberikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Banda Aceh,
Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Banda Aceh, dan Kecamatan Baiturrahman
Banda Aceh.

Untuk Pemerintah Provinsi Aceh diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan
Aceh, Badan Kepegawaian Aceh, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Aceh.

Sedangkan untuk Satker APBN penghargaan diberikan kepada SNVT
Pembangunan Bendungan BWS Sumatera I Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SNVT Pelaksanaan JaringanPemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

II. Kategori Tarif Efektif Rasio Terbaik diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Aceh, dan Badan Pengelolaan Migas Aceh

III. Kategori Mitra Kerja Data ILAP Terbaik diberikan kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.

Plt.Kepala Kanwil DJP Aceh, Arridel Mindra menyerahkan penghargaan tersebut.

Dalam sambutannya, ia mengapresiasi setingi-tingginya dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerja pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota
Banda Aceh dan Pemerintah Desa/Gampong atas dukungan, bantuan dan kerja samanya
selama ini dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, membantu KPP Pratama Banda Aceh dalam kegiatan edukasi dan pengawasan kepada Wajib Pajak serta pertukaran data dan informasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Banda Aceh.

Kapatuhan pemenuhan kewajiban yang tinggi oleh Wajib Pajak Instansi pemerintah di kota Banda Aceh telah menjadi contoh bagi masyarakat Wajib Pajak lainnya.

Arridel Mindra mengharapkan
kerjasama yang baik ini dapat terus ditingkatkan khususnya dalam kegiatan edukasi, pengawasan dan pertukaran informasi.

Pj. Sekretaris Daerah Aceh, Azwardi dalam sambutannyamengatakan, kegiatan ini
dilaksanakan dalam rangka menjalin kolaborasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan negara.

Kontribusi pajak masih menjadi yang terbesar untuk penerimaan negara kita, sehingga ini menjadi perhatian kita
untuk tetap taat dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Termasuk juga dana otonomi
khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh, sehingga kita juga harus berusaha meningkatkan penerimaan daerah kita melalui kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, kita bisa menutup
kekurangan yang ada apabila dana otonomi khusus tidak sepenuhnya diberikan oleh
Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, katanya, instansi pemerintah khususnya di Aceh, sudah
melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

 

Sinergi Untuk Negeri Antara DJP, Wajib Pajak, Asosiasi dan Lembaga Lainnya

Kepala KPP Pratama Banda Aceh, Muhammad Taufiq Hidayatulloh Al Mahdy mengatakan, sinergi untuk negeri harus terus dilakukan antara DJP, Wajib Pajak, asosiasi, konsultan pajak, dan lembaga mitra lainnya.

Pajak merupakan upaya gotong royong membangun bangsa agar Indonesia terus
berkembang dan sebagai sumber penerimaan negara terbesar dalam pelaksanaan pembangunan. Penerimaan perpajakan yang telah dikelola oleh pemerintah pusat akan disalurkan ke daerah dalam bentuk transfer keuangan dan digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu juga disampaikan bahwa KPP Pratama Banda Aceh saat ini sedang menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) dan meminta dukungan dari seluruh stakeholder untuk menyukseskan program tersebut.

Sebagai penutup Taufiq
menyampaikan bahwa Reformasi Perpajakan saat ini sedang berjalan di DJP dan akan berdampak pada proses bisnis Wajib Pajak khususnya perubahan NIK menjadi NPWP yang akan berlaku pada pertengahan tahun 2024 ini.

Semoga dengan adanya reformasi
perpajakan semakin memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.(R/Udin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *