Data Keluarga Risiko Stunting Belum Maksimal Digunakan di Aceh

oleh

BANDA ACEH.medialatahzan.com – Hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Aceh, data Keluarga Resiko Stunting (KRS) masih belum maksimal digunakan dalam mengintervensi stunting.

Untuk itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Safrina Salim, meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Aceh dan lintas sektor terkait agar dapat memanfaatkan data KRS BKKBN dan data-data lainnya di dalam melakukan intervensi.
.
Hal ini disampaikan, Safrina Salim, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi TPPS Bidang Inovasi, Data dan Knowledge Management serta Sosialisasi Penggunaan Data KRS dlm PPS di TK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang digelar di Kryad Muraya Hotel, pada Senin (3/6/2024), di Banda Aceh.

Turut hadir Sesban Ihya, Koordinator Program Manager Satgas PPS Aceh, Iskandar Mirza, Ketua Tim Kerja, dan 30 peserta dari lintas sektor terkait lainnya.
.
“BKKBN punya data Keluarga Resiko Stunting (KRS) dari aplikasi SIGA-nya. Saya pikir kita tidak harus membangun sistem database yang benar-benar baru atau mulai dari nol, tapi kita dapat memanfaatkan dan mengintegrasikan berbagai sumber data yang sudah ada saat ini,” kata Safrina.
.
Aceh memiliki modal data yang berlimpah, lanjtnya,  dan berharga dari lintas sektor, namun belum terintegrasi.

Ia menyebutkan BKKBN punya data Keluarga Resiko Stunting dari aplikasi SIGA-nya, Dinas Kesehatan punya data status gizi balita, ibu hamil, dan ibu nifas dari aplikasi EPPGBM-nya,

Dinas Sosial punya data penerima PKH dari aplikasi E-PKH-nya, dan data-data dari lintas sector lainnya. Kaper BKKBN Aceh meminta, data-data yang ada tersebut dirumuskan bersama.

“Manajemen integrasi datanya seperti apa sehingga dapat melayani kebutuhan data dari satu pintu. Saya pikir ini juga bagian dari knowledge management atau pengelolaan pengetahuan secara holistik yang perlu mendapat perhatian, di samping elemen-elemen pengelolaan pengetahuan lainnya yang tentu juga perlu dibahas pada pertemuan kita hari ini,” ujarnya.
.
Selain itu, Safrina, mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah bekerja keras dan berkontribusi dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting di Aceh, beberapa tahun ke belakang ini.

Menurutnya, ada konsistensi penurunan dalam kurun waktu 4 tahun ini sehingga Aceh harus optimis bahwa angka stunting akan terus menurun sampai tahun 2045 untuk meraih generasi Indonesia Emas yang sehat dan cerdas, bebas stunting.
.
“Meski hasil SKI 2023, prevalensi Aceh turun dari 31,2 persen (hasil SSGI 2022) menjadi 29,4 persen atau turun 1,8 dan kita harus optimis 2024 bisa turun 14 persen atau mendekati target 19 persen,” kata Safrina.
.
Ketua Tim Kerja Pelaporan Statistik Perwakilan BKKBN Aceh, Bayu Prawira yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa dengan belum maksimal penggunaan data Keluarga Resiko Stunting, berharap Pemerintah Aceh membuat surat edaran, agar semua SKPA bisa melihat data KRS milik BKKBN dengan link yang sudah disediakan hingga ke tingkat desa.
.
“Ada 23 ribuan dari sasaran yang ada. Ini juga bisa dilihat by name, nanti data ini yang digunakan sebagai data sasaran intervensi serentak sesuai surat Kemendagri point 1. Sasarannya harus tepat. Data hasil verval ini akan didistribusikan ke semua kabupaten/kota di Aceh. Terkait data ini, BKKBN sudah ada dashboard dan bisa dilihat sampai ke desa,” kata Bayu.
.
Perwakilan dari Unicef Aceh, dr. Tasya, terkait KRS, menyampaikan, bahwa menurutnya data ini sangat bagus dan data KRS bisa menjadi pergerakan dari Faskes di tingkat desa. Kemudian dia bertanya bagaimana dengan data bayi yang underwarigh dan wasting , bumil kek dan anemia, bayi tidak ASI ekslusif yang menurutnya juga beriko stuning.
.
“Banyak penyebab stunting baru yang terjadi setelah lahir yaitu di fase MPASI. Menghambat pertumbuhan dan stunting. Selain itu misalnya bayi yang tidak menerima asupan yang baik untuk mengejar tumbuh kembang,” paparnya. Ia pun memberi masukan, bagaimana kalau KRS yang merupakan gabungan dari apa yang ada di Perpres, secara definisi tetapi jangan ditingalkan enam kelompok yang ada di EPPGBM yang menyebabkan stunting.
.
Menjawab hal itu, Bayu mengatakan, BKKBN Aceh telah mengirim surat ke Dinkes Aceh, terkait hal-hal penggabungan data. “Kami punya by name by addres dari Elsimil yang memang menjad data untuk pendampingan. Selama ini kita tidak punya data spesifik. Ini yang menjadi kendala nasional. Sehingga tidak punya intervensi spesisifik sampe tingkat desa. kami sangat berharap dengan Dinkes Aceh, agar bisa bergabung sebagai pemenuhan data,” kata Bayu.
.
Sementara itu, peserta yang mewakili dari Dinas Sosial Aceh, Eddy, mengatakan, data yang dimiliki dinasnya, ini tidak terlalu valid. Karena menurutnya, stunting ini tidak abstrak, ini nyata dan bisa dipastikan. Ia berharap, data KRS milik BKKBN ini bisa dipilah, penyebab stunting itu apakah oleh gizi, sanitasi, air bersih dan lainnya. agar bisa fokus disasaran itu saja. Jangan sampai melebar kemana-mana.
.
“Kalau ditambah variabel lain, menurut saya, ini nanti malah semakin bisa membingungkan. Memang di desa terkait stunting itu semua program desa tidak fokus pada program stunting. Saya memberikan sedikit masukan, stunting ini nyata, kemiskinan yang sulit,” ujarnya.
.
Sebelum menutup diskusi, Bayu menjawab masukan yang disampaikan peserta dari Dinsos Aceh, menurutnya, terkait data ini memang perlu pemahaman bersama, apalagi tentang stunting. “Tujuan KRS ini untuk mencegah stunting baru. Dari sisi kebijakam, Kementerian Desa, sama seperti disampaikan tadi. Menjalankannya yang perlu bareng-bareng dan sama-sama. Agar terimplementasi secara serentak. Dan tujuan pertemuan kita hari ini, untuk bersama-sama mensosialisasi dan melaksanakan sampai di tingkat desa,” pungkas Bayu. (R/Udin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *