SUBULUSSALAM.medialatahzan.com -BKKBN Perwakilan Provinsi Aceh bersama BPKP Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Pengawasan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stuting dengan mengambil lokus di Kota subussalam dimana kota Subulussalam, Senin (10/04/2023).
Kota Subulussalam merupakan presentase tertinggi angka Stunting di provinsi Aceh. Adapun Perwakilan BPKP menurunkan 2 tim dari koordinator pengawasan Bidang Instansi pemerintah pusat yang diketuai oleh Muaz Fauzi SE.MM.dan koordinator pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang langsung di ketuai Junaidi.SE. dengan lokus di pemerintah kota dan di Desa yang telah ditetapkan 3 didesa sampling, turut mendampingi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Fenny Silfia Putri SE.M.Si selaku Pokja pengawasan, Nita Afrida SE selaku Pokja Keuangan dan BMN dan Tim.
Dalam Entry meeting yang dilaksanakan di Aula Bapeda Kota Subussalam Koordinator pengawasan Instansi pemerintah pusat Muaz Fauzi menjelaskan kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan selama 20 hari dimana evaluasi ini dilakukan untuk melihat ketepatan konvergensi kebijakan percepatan penurunan Stunting, kebijakan antar lembaga terkait, implementasi PPS melalui intervensi spesifik dan sensiti, menganalisa efektivitas program dalam Percepatan penurunan Stunting, menganalisis hambatan serta merekomendasikan permasalahan di kota Subulussalam baik di pemerintah kota maupun di desa.
Hadir dalam Entry meeting Wakil Walikota Subulussalam Salmaza selaku ketua TPPS kota subussalam, Kepala DP3AKB, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bapeda dan para kepala OPD terkait lainnya.
Dalam sambutannya wakil walikota subussalam mengatakan merasa senang dan bangga atas kehadiran tim BPKP provinsi Aceh ke kota Subulussalam dimana melihat secara langsung apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan dan bagaimana yang harus dilaksanakan ungkap salmaza.
Ia berharap BPKP dapat memberikan masukan apa yang akan dilakukan kedepan sehingga Stunting di kota Subulussalam bisa turun, tim TPPS kota Subulussalam sudah bekerja dalam percepatan penurunan Stunting tapi harus dipastikan apa yang memang harus dilakukan lagi, kita berharap rekomendasi nanti bisa digunakan untuk menyusun rencana program dengan tujuan penurunan Stunting ungkap salmaza.
Koordinator pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP perwakilan Aceh Jumadi SE menjelaskan tim yang turun ke 3 desa sampling yang sudah ditentukan yaitu di desa Lae utang, Lae motong dan desa Dasan raja yaitu untuk melihat dan menganalisis keselarasan percepatan penurunan Stunting daerah dan desa, melihat pemahaman dan mengimplementasikan kebijakan didesa.
Selain itu, efektifitas program dalam penurunan prevalensi Stunting didesa, sampling dilakukan terhadap 45 orang di masing-masing desa terdiri dari Catin, Remaja, Bumil, Busui dan Balita.
(Rilis Humas BKKBN Aceh)
