Belum Maksimal Penggunaan Data Stunting, Pemerintah Buat Surat Edaran ke SKPA

oleh

BANDA ACEH.medialatahzan com – Kepala Perwakilan BKKBN Aceh melalui Ketua Tim Kerja Pelaporan Statistik Perwakilan BKKBN Aceh, Bayu Prawira mengatakan, Pemerintah Aceh perlu membuat surat edaran ke semua SKPA.

” Dengan Belum maksimal penggunaan data Keluarga Resiko Stunting, kita berharap Pemerintah Aceh membuat surat edaran, agar semua SKPA bisa melihat data KRS milik BKKBN dengan link yang sudah disediakan hingga ke tingkat desa”.

Hal ini diungkapkan Bayu Prawira ketika menjadi narasumber pada. Rapat Koordinasi TPPS Bidang Inovasi, Data dan Knowledge Management serta Sosialisasi Penggunaan Data KRS dalam PPS di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang digelar di Kryad Muraya Hotel, pada Senin (3/6/2024), di Banda Aceh.

“Ada 23 ribuan dari sasaran yang ada. Ini juga bisa dilihat by name, nanti data ini yang digunakan sebagai data sasaran intervensi serentak sesuai surat Kemendagri point 1. Sasarannya harus tepat. Data hasil verval ini akan didistribusikan ke semua kabupaten/kota di Aceh. Terkait data ini, BKKBN sudah ada dashboard dan bisa dilihat sampai ke desa,” kata Bayu.

BKKBN Aceh,lanjutnya, telah mengirim surat ke Dinkes Aceh, terkait hal-hal penggabungan data.

“Kami punya by name by addres dari Elsimil yang memang menjad data untuk pendampingan. Selama ini kita tidak punya data spesifik. Ini yang menjadi kendala nasional. Sehingga tidak punya intervensi spesisifik sampai tingkat desa. Kami sangat berharap dengan Dinkes Aceh, agar bisa bergabung sebagai pemenuhan data,” kata Bayu.

Sementara itu, perwakilan dari Unicef Aceh, dr. Tasya, terkait KRS, mengatakan, data ini sangat bagus dan data KRS bisa menjadi pergerakan dari Faskes di tingkat desa.

Kemudian dia bertanya bagaimana dengan data bayi yang underwarigh dan wasting , bumil kek dan anemia, bayi tidak ASI ekslusif yang menurutnya juga beresiko stuning.
.
“Banyak penyebab stunting baru yang terjadi setelah lahir yaitu di fase MPASI. Menghambat pertumbuhan dan stunting. Selain itu misalnya bayi yang tidak menerima asupan yang baik untuk mengejar tumbuh kembang,” paparnya.

Ia pun memberi masukan, bagaimana kalau KRS yang merupakan gabungan dari apa yang ada di Perpres, secara definisi tetapi jangan ditinggalkan enam kelompok yang ada di EPPGBM yang menyebabkan stunting.

Sementara itu, peserta yang mewakili dari Dinas Sosial Aceh, Eddy, mengatakan, data yang dimiliki dinasnya, ini tidak terlalu valid. Karena menurutnya, stunting ini tidak abstrak, ini nyata dan bisa dipastikan.

Ia berharap, data KRS milik BKKBN ini bisa dipilah, penyebab stunting itu apakah oleh gizi, sanitasi, air bersih dan lainnya. agar bisa fokus disasaran itu saja. Jangan sampai melebar kemana-mana.
.
“Kalau ditambah variabel lain, menurut saya, ini nanti malah semakin bisa membingungkan. Memang di desa terkait stunting itu semua program desa tidak fokus pada program stunting. Saya memberikan sedikit masukan, stunting ini nyata, kemiskinan yang sulit,” ujarnya.
.
Sebelum menutup diskusi, Bayu menjawab masukan yang disampaikan peserta dari Dinsos Aceh, menurutnya, terkait data ini memang perlu pemahaman bersama, apalagi tentang stunting. “

Tujuan KRS ini untuk mencegah stunting baru. Dari sisi kebijakan Kementerian Desa, sama seperti disampaikan tadi.

Menjalankannya yang perlu bareng-bareng dan sama-sama. Agar terimplementasi secara serentak. Dan tujuan pertemuan kita hari ini, untuk bersama-sama mensosialisasi dan melaksanakan sampai di tingkat desa,” pungkas Bayu. (R/Udin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *